TANJUNG SELOR, narasiku.id – Ketua DPD Prabowo Mania (PM) 08 Kalimantan Utara (Kaltara) Mustari A Rauf, meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang wilayah akan dimekarkan, serius mendorong percepatan realisasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah lama diwacanakan ini.
Disebutkan, ada beberapa wilayah di Kaltara yang sejak lama akan dimekarkan atau dibentuk DOB. Di antaranya Kota Tanjung Selor, pemerkaran dari Kabupaten Bulungan.
Kemudian Kota Sebatik, Kabudaya, dan Krayan, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nunukan. Serta rencana DOB Apau Kayan, pecahan dari Kabupaten Malinau.
Menurutnya pemekaran beberapa daerah di Kaltara ini merupakan hal yang perlu menjadi atensi semua pihak. Karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Bahkan seperti Tanjung Selor misalnya. Kata dia, ini semestinya menjadi kewajiban, karena menjadi syarat ibukota provinsi adalah sebuah kota, atau pemerintahan kota.
“Saat ini ibukota provinsi Kaltara masih berstatus kecamatan. Harusnya pemerintah kota, yang dipimpin walikota,” kata Ari–sapaan akrabnya.
Begitu pun dengan rencana DOB Sebatik. Menurut dia, merupakan urgensi karena posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. “Sebatik sebagai beranda negara, wajahnya NKRI,” kata dia.
Mustari mengatakan, untuk mendorong percepatan pembangunan DOB ini, pemerintah daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif harus bergerak melakukan langkah-langkah konkrit.
Seperti di antaranya, memenuhi persyaratan-persyaratan yang memang dipersyaratkan untuk pembentukan DOB. Baik itu syarat formal maupun informalnya.
“Langkah lainnya dengan melakukan gerakan nyata ke pusat. Bagaimana mendesak pusat dapat menyetujui usulan pemekaran wilayah di Kaltara,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua PURT DPD RI yang juga Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara), H. Hasan Basri menunjukkan keseriusannya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mendambakan pemekaran sejumlah daerah di Kaltara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hal itu ditunjukkan Hasan Basri saat menghadiri rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Rapat tersebut untuk membahas isu-isu strategis terkait otonomi daerah, pemerintahan, pembangunan daerah dan evaluasi pilkada serentak 2024.
Dalam ungguhan videonya, Hasan Basri menanggapi paparan yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Hasan Basri mendesak Mendagri dan jajarannya untuk memprioritaskan pembentukan DOB Sebatik karena merupakan beranda terdepan Indonesia di bagian utara Kalimantan.
“Pak wamen, Sebatik itu dari zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah keluar ampresnya dan lain sebagainya, sampai detik ini Sebatik itu adalah beranda terdepan daripada Negara Republik Indonesia yang ada di Kaltara. Di toiletnya itu negara Malaysia, di depan itu negara Indonesia,” keluh Hasan Basri.
“Jadi harus ada sistem yang baik di sana melalui DOB yang ada di sana. Ini yang harus menjadi skala prioritas salah satunya,” lanjut pria yang juga pernah menjabat Ketua Komite III DPD RI periode 2019-2024 ini.
Tidak hanya Sebatik, Hasan Basri juga mendesak Kemendagri agar calon DOB lainnya di Kaltara juga turut dimekarkan.
Di antaranya Tanjung Selor menjadi ibu kota Kaltara, agar bisa dimekarkan menjadi kota madya. Karena saat ini masih berstatus kecamatan.
“Disamping 5 kabupaten lainnya dan kota yang juga saat ini mengusulkan. Di mana ibu kota Tanjung Selor dalam hal ini masih sebuah kecamatan,” tutur Hasan Basri.
“Berdasarkan undang-undang, seharusnya ibu kota provinsi itu berada di sebuah kota. Sementara Tanjung Selor itu berada di kecamatan. Ini perlu mendapat perhatian dari pak wamen,” desaknya. (*)
